• Kamis, 9 Desember 2021

BEM UI Soroti Pembubaran FPI

- Rabu, 6 Januari 2021 | 14:38 WIB
IMG-20210106-WA0020
IMG-20210106-WA0020

godepok-SeputarDepok. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI) mengkritik langkah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan, tanpa melalui proses peradilan.

Kritik itu termuat dalam pernyataan sikap resmi BEM UI.

"Prosedur dan landasan atas keputusan dilarangnya organisasi kemasyarakatan tersebut tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945," tulis pernyataan sikap mereka.

Ketua BEM UI, Fajar Adi Nugroho ketika dihubungi mengatakan sebagai informasi, pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI didasarkan pada Surat Keputusan Bersama enam menteri.

BEM UI menilai, UU Ormas yang dijadikan rujukan bagi SKB enam Menteri itu tak selaras dengan konsep negara hukum yang menjunjung kebebasan berserikat.

Sejak UU Ormas direvisi melalui Perppu lalu ditetapkan sebagai UU Ormas yang baru (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017), mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas dicabut.

Akibatnya, hal ini memberikan kewenangan yang kelewat besar bagi eksekutif untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan.

Preseden dibubarkannya FPI dianggap dapat menjadi alarm bagi kebebasan berserikat di Indonesia, karena sewaktu-waktu menghadapi ancaman pembubaran oleh pemerintah tanpa proses peradilan.

"Karena seakan-akan memberikan kekuasaan yang absolut bagi eksekutif untuk kemudian membubarkan organisasi kemasyarakatan," katanya.

Fajar menegaskan bahwa pihaknya bukan sedang membela FPI sebagai ormas.

"Kita membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan dan hari ini kebetulan konteksnya FPI," ujarnya.

Dia mengatakan, BEM UI mengutip argumen pakar hukum Jimly Asshiddiqie soal 12 prinsip negara hukum, salah satunya bahwa "hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa.

"Hal ini menjadi ironi ketika SKB yang diterbitkan guna melarang kegiatan FPI juga memuat UU HAM dalam konsideran Mengingat. Padahal, dalam Pasal 3 Ayat (2) UU HAM diuraikan bahwa, 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum'," katanya.

BEM UI menganggap pemakaian UU HAM bersamaan dengan UU Ormas yang dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan melalui Menteri Hukum dan HAM, tanpa putusan pengadilan sebagai pertentangan.

Dengan demikian, negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa pengawasan atau proses pengadilan sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari prosedur pelarangan dan pembubaran FPI.(dro)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Realme Bakal Segera Perkenalkan Produk Terbarunya

Jumat, 29 Oktober 2021 | 14:50 WIB

Polisi Buru Pelaku Pembunuhan di Jalan Nangka

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:56 WIB

Liga Italia, AC Milan Menang Tipis Atas Torino

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:24 WIB

Mengungkap Mitos Mata Kedutan Sebelah Kiri

Rabu, 27 Oktober 2021 | 07:37 WIB

Nahas, Genap 17 Tahun Seorang Remaja Jadi Korban Begal

Selasa, 26 Oktober 2021 | 15:01 WIB

Mahasiswa Demo di Margonda

Senin, 25 Oktober 2021 | 16:40 WIB
X