Terkait Kualitas Udara, Ini yang Dilakukan Pemprov DKI

.

godepok.com, Terkait ramainya kabar tentang kualitas udara di DKI Jakarta yang kurang bagus, Pemprov DKI langsung melakukan tindak lanjut melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK).

Yaitu, SK Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 56 Tahun 2014 Tanggal 28 Januari 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Bongkar Muat oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Surat Keputusan ini ditandatangani pada 17 Juni 2022. Hal ini sebagai tindak lanjut hasil pengawasan yang menunjukkan PT KCN tidak patuh terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup tertua dalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tertanggal 14 Maret 2022.

Baca Juga: Buka Pintu Perlintasan Kereta yang Ditutup KAI Demi Kepentingan Warga, Tokoh Masyarakat Ini Siap Dipidanakan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, selama masa periode pengenaan sanksi, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara secara aktif telah melakukan pemantauan dan pengawasan atas langkah-langkah perbaikan. 

Namun, berdasarkan hasil pengawasan di mana PT KCN belum melaksanakan perintah sanksi administratif, maka dilakukan pemberatan penerapan sanksi dengan penerbitan SK tersebut.

“Surat Keputusan ini diterbitkan sesuai Arahan Gubernur DKI Jakarta. Bapak Gubernur menegaskan, Pemprov DKI Jakarta harus mengutamakan kelestarian lingkungan dan bertindak tegas," katanya.

Baca Juga: Kebakaran di Duren Mekar, Tujuh Personel Damkar Kota Depok Berhasil Padamkan Api

"SK ini diterbitkan juga dengan pertimbangan proporsi item yang diperbaiki/dikerjakan selama periode sanksi administratif tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh PT KCN,” tambahnya.